Gerakan Non Blok (GNB)
Gerakan Non-Blok (GNB) (bahasa Inggris: Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin "kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok" dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik.[1] Mereka merepresentasikan 55 persen penduduk dunia dan hampir 2/3 keangotaan PBB. Negara-negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) Non-Blok termasuk Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia. Anggota-anggota penting di antaranya Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat Cina. Meskipun organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang dekat seperti NATO atau Pakta Warsawa, negara-negara anggotanya tidak pernah mempunyai kedekatan yang diinginkan dan banyak anggotanya yang akhirnya diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut. Misalnya, Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Atau India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa tahun. Lebih buruk lagi, beberapa anggota bahkan terlibat konflik dengan anggota lainnya, seperti misalnya konflik antara
Sejarah
Kata "Non-Blok" diperkenalkan pertama kali[rujukan?] oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan lima pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchsheel (lima pengendali). Prinsip ini kemudian digunakan sebagai basis dari Gerakan Non-Blok. Lima prinsip tersebut adalah: - Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan.
- Perjanjian non-agresi
- Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain
- Kesetaraan dan keuntungan bersama
- Menjaga perdamaian
Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun1960-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama Blok lain, terutama Blok Timur. Muncul pertanyaan bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba bisa mengklaim dirinya sebagai negara nonblok. Gerakan ini kemudian terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap
Pertemuan GNB
Normalnya, pertemuan GNB berlangsung setiap tiga tahun sekali. Negara yang pernah menjadi tuan rumah KTT GNB di antaranya Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Biasanya setelah mengadakan konferensi, kepala negara atau kepala pemerintahan yang menjadi tuan rumah konferensi itu akan dijadikan ketua gerakan untuk masa jabatan tiga tahun.
Pertemuan berikutnya diadakan di Kairo pada 1964. Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israel dan Perang India-Pakistan.
Pertemuan pertama GNB terjadi di Beograd pada September 1961 dan dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika bersama dengan Yugoslavia, Kuba dan Siprus. Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme dan neo-kolonialisme.
Pertemuan pada tahun 1969 di Lusaka dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling penting dengan gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik. Kenneth Kauda memainkan peranan yang penting dalam even-even tersebut.
Pertemuan paling baru (ke-13) diadakan di Malaysia dari 20-25 Februari 2003. Namun, GNB kini tampak semakin tidak mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang Dingin.
Prinsip dasar Non-Blok
Untuk artikel ini silakan lihat Dasasila Bandung
Non-Blok didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung .
Tempat dan tanggal KTT GNB
- KTT I – Belgrade, 1 September 1961 – 6 September 1961
- KTT II – Kairo, 5 Oktober 1964 – 10 Oktober 1964
- KTT II – Lusaka, 8 September 1970 – 10 September 1970
- KTT IV – Algiers, 5 September 1973 – 9 September 1973
- KTT V – Kolombo, 16 Agustus 1976 – 19 Agustus 1976
- KTT VI – Havana, 3 September 1979 – 9 September 1979
- KTT VII – New Delhi, 7 Maret 1983 – 12 Maret 1983
- KTT VIII – Harare, 1 September 1986 – 6 September 1986
- KTT IX – Belgrade, 4 September 1989 – 7 September 1989
- KTT X – Jakarta, 1 September 1992 – 7 September 1992
- KTT XI – Cartagena de Indias, 18 Oktober 1995 – 20 Oktober 1995
- KTT XII – Durban, 2 September 1998 – 3 September 1998
- KTT XIII – Kuala Lumpur, 20 Februari 2003 – 25 Februari 2003
- KTT XIV – Havana, 11 September 2006 – 16 September 2006[5]
Sekretaris Jendral
| Sekretaris Jendral Gerakan Non-Blok | |||
| Nama | Asal negara | Mulai | Akhir |
| 1998 | |||
| 2003 | |||
| | |||
| | |||
Peran Gnb terhadap Indonesia
Gerakan Non Blok (GNB) atau Non-Aligned Movement didirikan pada tahun 1961 dengan diselenggarakannya KTT Pertama GNB di Beograd, Yugoslavia. GNB saat ini beranggotakan 114 negara. Gerakan ini dipelopori oleh Presiden Soekarno dari Indonesia, Josip Broz Tito dari Yugoslavia, Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Jawaharlal Nehru dari India dan Kwame Nkrumah dari Ghana.
Tujuan GNB seperti tercantum dalam Deklarasi Havana, 1979 adalah untuk menjamin “kemerdekaan nasional, kedaulatan, keutuhan wilayah dan keamanan negara-negara non-blok” dalam perjuangan mereka melawan “imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, termanusk zionisme dan segala bentuk agresi, pendudukan, dominasi, gangguan atau hegemoni asing disamping menentang politik blok dan politik negara besar.”
Di awal kelahirannya, agenda politik menjadi fokus utama GNB. Namun sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Untuk itu, GNB dan Kelompok 77 (Group of 77/G-77) telah mengadakan serangkaian pertemuan guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru (New International Economic Order).
GNB tidak memiliki sekretariat tetap dan organisasi digerakan oleh ketua GNB saat ini dengan dibantu oleh ketua lalu dan ketua akan datang (troika). Untuk pertemuan GNB di bawah level summit, terdapat antara lain : ministerial meeting, sedangkan kegiatan sehari-hari diatur coordinating bureau GNB yang berada di PBB, New York.
Sebagai sebuah suatu pergerakan (movement), keputusan-keputusan yang telah dicapai dan disepakati dalam GNB seringkali masih bersifat morally binding, tidak mempunyai kekuatan yang mengikat (obligatory). Namun sebagai pergerakan, GNB telah mencatat banyak keberhasilan sebagai kelompok penekan, terutama dalam forum PBB.
Kepentingan Indonesia dalam GNB
GNB merupakan organisasi multilateral non PBB yang penting bagi dukungan kepentingan Indonesia di forum global karena beranggotakan 2/3 negara anggota PBB. GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia. Bahkan prinsip-prinsip dasar GNB selaras dengan falsafah dan kebijakan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Semangat non blok ini tertuang dengan jelas pada Pembukaan UUD 1945. Sejalan dengan itu, tepat tiga tahun setelah kemerdekaan, semangat ini kembali ditegaskan oleh Dr. Mohammad Hatta, dalam pidatonya di muka Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang berjudul “Mendayung Antara Dua Karang”, yang selanjutnya dikukuhkan sebagai politik luar negeri bebas dan aktif.
Tahun bergabungnya Indonesia ke dalam GNB
Indonesia bergabung dengan GNB sejak gerakan ini didirikan tahun 1961 karena merupakan salah satu pendiri GNB dan telah terlibat dalam pembicaraan awal untuk pembentukan “organisasi” bagi negara-negara yang baru merdeka..
Peran Indonesia dalam GNB
Peranan Indonesia, khususnya Presiden Soekarno, dalam meletakkan fondasi pendirian GNB dinilai cukup besar. Konferensi Asia-Afrika (KAA), yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 merupakan momen penting sekaligus embrio berdirinya GNB. Selain itu, hingga saat ini prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung, sebagai salah satu hasil KAA, tetap menjiwai setiap upaya GNB
Indonesia pernah menjadi ketua GNB (1992-95), saat ini menjadi ketua NAM CSSTC (Non-Aligned Movement Center for South-South Technical Cooperation) di Jakarta; dan pelopor kemitraan strategis baru Asia-Afrika melalui KAA 2005. Indonesia juga menjadi ketua Working Group on Disarmament di GNB dan berperan aktif dalam isu pelucutan senjata internasional.
Dengan berakhirnya sistem bipolar, muncul keragu-raguan peran GNB. Dalam KTT ke-10 GNB di Jakarta tahun 1992 dibawah keketuaan Indonesia, sebagian besar ketidakpastian dan keragu-raguan mengenai peran dan masa depan GNB berhasil ditanggulangi. Jakarta Message, sebagai hasil KTT, menyatakan bahwa yang dibutuhkan GNB bukan hanya agenda bagi Selatan (negara berkembang) , namun juga dialog -- bukan konfrontasi -- dengan Utara. GNB merupakan forum untuk itu.
Dalam kerangka GNB, Indonesia juga memberikan andil yang cukup signifikan dalam membantu upaya-upaya rekonstruksi dan rehabilitasi di Bosnia Herzegovina dengan menyumbang sebesar US$ 8,075 juta, termasuk bantuan rakyat Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia sebesar US$ 3 juta.
Indonesia juga berperan aktif mendukung perjuangan rakyat Palestina. Komite Palestina GNB (Komite-9) dalam KTM ke-12 GNB di New Delhi, 1997, telah memasukkan Indonesia sebagai anggota ke-10 Komite Palestina GNB. Dalam kaitan ini, Menlu RI bersama delegasi tingkat menteri Komite Palestina GNB tersebut, telah berkunjung ke Palestina pada 2 Juni 2002 sebagai ekspresi solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina yang tengah menghadapi kepungan pasukan Israel di Ramallah. Selain itu, Indonesia juga turut berperan aktif dalam membantu upaya-upaya penyelesaian masalah lainnya seperti Irak, Afghanistan dan Semenanjung Korea.
Pandangan Indonesia tentang GNB di masa sekarang dan mendatang
Indonesia memandang bahwa GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Sikap ini secara konsekuen diaktualisasikan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia (1992-1995). Selama masa kepemimpinannya, Indonesia diakui telah berhasil memajukan pendekatan baru GNB yang berorientasikan pada kemitraan, dialog dan kerjasama serta meninggalkan sikap konfrontatif dan retorika semata.
Dengan sikap kooperatif tersebut, GNB mampu merubah persepsi yang pernah melekat di kalangan negara maju bahwa GNB merupakan kelompok yang berpandangan apriori dan hanya bisa menuntut. Dengan demikian, GNB mampu berkiprah secara konstruktif terutama dalam interaksinya baik dengan negara-negara maju maupun dalam organisasi dan badan-badan multilateral/ internasional.
Gerakan Non Blok (GNB) atau Non-Aligned Movement didirikan pada tahun 1961 dengan diselenggarakannya KTT Pertama GNB di Beograd, Yugoslavia. GNB saat ini beranggotakan 114 negara. Gerakan ini dipelopori oleh Presiden Soekarno dari Indonesia, Josip Broz Tito dari Yugoslavia, Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Jawaharlal Nehru dari India dan Kwame Nkrumah dari Ghana.
Tujuan GNB seperti tercantum dalam Deklarasi Havana, 1979 adalah untuk menjamin “kemerdekaan nasional, kedaulatan, keutuhan wilayah dan keamanan negara-negara non-blok” dalam perjuangan mereka melawan “imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, termanusk zionisme dan segala bentuk agresi, pendudukan, dominasi, gangguan atau hegemoni asing disamping menentang politik blok dan politik negara besar.”
Di awal kelahirannya, agenda politik menjadi fokus utama GNB. Namun sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Untuk itu, GNB dan Kelompok 77 (Group of 77/G-77) telah mengadakan serangkaian pertemuan guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru (New International Economic Order).
GNB tidak memiliki sekretariat tetap dan organisasi digerakan oleh ketua GNB saat ini dengan dibantu oleh ketua lalu dan ketua akan datang (troika). Untuk pertemuan GNB di bawah level summit, terdapat antara lain : ministerial meeting, sedangkan kegiatan sehari-hari diatur coordinating bureau GNB yang berada di PBB, New York.
Sebagai sebuah suatu pergerakan (movement), keputusan-keputusan yang telah dicapai dan disepakati dalam GNB seringkali masih bersifat morally binding, tidak mempunyai kekuatan yang mengikat (obligatory). Namun sebagai pergerakan, GNB telah mencatat banyak keberhasilan sebagai kelompok penekan, terutama dalam forum PBB.
Kepentingan Indonesia dalam GNB
GNB merupakan organisasi multilateral non PBB yang penting bagi dukungan kepentingan Indonesia di forum global karena beranggotakan 2/3 negara anggota PBB. GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia. Bahkan prinsip-prinsip dasar GNB selaras dengan falsafah dan kebijakan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Semangat non blok ini tertuang dengan jelas pada Pembukaan UUD 1945. Sejalan dengan itu, tepat tiga tahun setelah kemerdekaan, semangat ini kembali ditegaskan oleh Dr. Mohammad Hatta, dalam pidatonya di muka Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang berjudul “Mendayung Antara Dua Karang”, yang selanjutnya dikukuhkan sebagai politik luar negeri bebas dan aktif.
Tahun bergabungnya Indonesia ke dalam GNB
Indonesia bergabung dengan GNB sejak gerakan ini didirikan tahun 1961 karena merupakan salah satu pendiri GNB dan telah terlibat dalam pembicaraan awal untuk pembentukan “organisasi” bagi negara-negara yang baru merdeka..
Peran Indonesia dalam GNB
Peranan Indonesia, khususnya Presiden Soekarno, dalam meletakkan fondasi pendirian GNB dinilai cukup besar. Konferensi Asia-Afrika (KAA), yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 merupakan momen penting sekaligus embrio berdirinya GNB. Selain itu, hingga saat ini prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung, sebagai salah satu hasil KAA, tetap menjiwai setiap upaya GNB
Indonesia pernah menjadi ketua GNB (1992-95), saat ini menjadi ketua NAM CSSTC (Non-Aligned Movement Center for South-South Technical Cooperation) di Jakarta; dan pelopor kemitraan strategis baru Asia-Afrika melalui KAA 2005. Indonesia juga menjadi ketua Working Group on Disarmament di GNB dan berperan aktif dalam isu pelucutan senjata internasional.
Dengan berakhirnya sistem bipolar, muncul keragu-raguan peran GNB. Dalam KTT ke-10 GNB di Jakarta tahun 1992 dibawah keketuaan Indonesia, sebagian besar ketidakpastian dan keragu-raguan mengenai peran dan masa depan GNB berhasil ditanggulangi. Jakarta Message, sebagai hasil KTT, menyatakan bahwa yang dibutuhkan GNB bukan hanya agenda bagi Selatan (negara berkembang) , namun juga dialog -- bukan konfrontasi -- dengan Utara. GNB merupakan forum untuk itu.
Dalam kerangka GNB, Indonesia juga memberikan andil yang cukup signifikan dalam membantu upaya-upaya rekonstruksi dan rehabilitasi di Bosnia Herzegovina dengan menyumbang sebesar US$ 8,075 juta, termasuk bantuan rakyat Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia sebesar US$ 3 juta.
Indonesia juga berperan aktif mendukung perjuangan rakyat Palestina. Komite Palestina GNB (Komite-9) dalam KTM ke-12 GNB di New Delhi, 1997, telah memasukkan Indonesia sebagai anggota ke-10 Komite Palestina GNB. Dalam kaitan ini, Menlu RI bersama delegasi tingkat menteri Komite Palestina GNB tersebut, telah berkunjung ke Palestina pada 2 Juni 2002 sebagai ekspresi solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina yang tengah menghadapi kepungan pasukan Israel di Ramallah. Selain itu, Indonesia juga turut berperan aktif dalam membantu upaya-upaya penyelesaian masalah lainnya seperti Irak, Afghanistan dan Semenanjung Korea.
Pandangan Indonesia tentang GNB di masa sekarang dan mendatang
Indonesia memandang bahwa GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Sikap ini secara konsekuen diaktualisasikan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia (1992-1995). Selama masa kepemimpinannya, Indonesia diakui telah berhasil memajukan pendekatan baru GNB yang berorientasikan pada kemitraan, dialog dan kerjasama serta meninggalkan sikap konfrontatif dan retorika semata.
Dengan sikap kooperatif tersebut, GNB mampu merubah persepsi yang pernah melekat di kalangan negara maju bahwa GNB merupakan kelompok yang berpandangan apriori dan hanya bisa menuntut. Dengan demikian, GNB mampu berkiprah secara konstruktif terutama dalam interaksinya baik dengan negara-negara maju maupun dalam organisasi dan badan-badan multilateral/ internasional.
